Makalah Birokrasi dalam Administrasi Pendidikan

KATA PENGANTAR

      Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya hingga dapat menyelesaikan makalah ini yang alhamdullilah tepat pada   waktunya dengan tema Birokrasi dalam Administrasi Pendidikan. Makalah ini berisikan tentang elemen-element birokrasi dan kecenderungannya di sekolah serta hubungan antar manusia dalam administrasi pendidikan.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan , dorongan , bimbingan dan arahan kepada penyusun . Ucapan terimakasih tersebut kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya makalah ini

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih . Semoga Allah senantiasa meridhai usaha kami, Amin.

                                                                                                                        Penulis

DAFTAR ISI

                                               

KATA PENGANTAR.....................................................................................    i

DAFTAR ISI....................................................................................................    ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................    1   

1.1  Latar Belakang Masalah......................................................................    1

1.2  Rumusan Masalah...............................................................................    2

1.3  Tujuan Penulisan ................................................................................    2

BAB II PEMBAHASAN.................................................................................    3

2.1 Pengertian Birokrasi............................................................................    3

2.2 Elemen-elemen Birokrasi dan kecenderungannya di Sekolah............    3

2.3 Hubungan antar Manusia dalam Administrasi Pendidikan................    7

BAB III PENUTUP.........................................................................................    12 

3.1 Kesimpulan..........................................................................................    12

3.2 Saran....................................................................................................    12

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................    13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sekolah sebagai organisasi didalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitandan saling menentukan. Sedang bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar,tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia

Kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya juga dan bukan tidak beralasan. Secara fisik dan kenyataannya kegiatan admninistasi memang dilakukan dalam praktek tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal secara teoritis kegiatan administrasi lebih luas dari pada itu. Bukan saja sebagai kegiatan pendukung dalam melengkapi kegiatan yang ada di lapangan. Pandangan demikian itu tidak sepenuhnya juga benar.

Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ke-Tata Usahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, terkait di berbagai bidang, baik pencatatan, maupun surat menyurat bahkan masalah hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar. Oleh karena itu kebenaran data administrasi menuntut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti fisik ditinjau dari aspek hukum. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, maupun untuk kepentingan penelitian mahasiswa. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang tentu format administrasi pendidikan harus capable terhadap teknologi informasi saat ini.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Pengertian Birokrasi ?

2.      Elemen-elemen Birokrasi dan kecenderungannya di Sekolah ?

3.      Hubungan antar Manusia dalam Administrasi Pendidikan ?

1.3  Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui Pengertian birokrasi.

2.      Menjelaskan Elemen-elemen Birokrasi dan kecenderungannya di Sekolah.

3.      Mengetahui Hubungan antar Manusia dalam Administrasi Pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Birokrasi

Birokrasi adalah kekuasaan. Pengaruh dan para kepala dan staf biro pemerintahan, sejalan dengan itu ditegaskan Albrow (1989) birokrasi ialah suatu badan administrative tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi, aspek institusional dan asosiasonal yang mampu membedakan hal-hal spele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk melakukan tindakan dan analisis kebijaksanaan.

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.

2.2  Elemen-elemen Birokrasi dan kecenderungannya di Sekolah

Birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari kepala dan staf biro pemerintah . Sejalan dengan itu ditegaskan Albrow (1989) birokrasi ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi, aspek institusional dan asosiasional yang mampu membedakan hal-hal sepele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis kebijaksanaan. Birokrasi menurut Webber (1947) dicirikan oleh: (1) divisi pekerjaan dan alokasi tanggung jawab yang spesifik; (2) adanya level hierarki otoritas; (3) adanya kebijakan peraturan, dan regulasi tertulis; (4) impersonal yaitu birokrasi ada pada lingkungan yang universal atau berlaku pada organisasi apapun; dan (5) pengembangan dan perpanjangan karier administratif. Kelima karakteristik birokrasi ini juga mencirikan birokrasi dalam administrasi pendidikan baik dalam sistim pemerintahan maupun dalam persekolahan.

Sistem administrasi pendidikan khususnya pada pemerintah yang diperankan oleh departemen departemen pendidikan nasional, pemerintah provinsi yang di perankan oleh dinas pendidikan provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diperankan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran.

Khusus pada sistem administrasi pendidikan di sekolah kegiatannya dilaksanakan oleh para profesional kependidikan dibawah koordinasi kepala sekolah seperti guru, konselor, ahli kurikulum, dan profesional dibidang kependidikan, sebagai organisasi profesional pada lembaga sekolah tidak ada jabatan struktural yang mengacu pada sistem eselonering. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bukan jabatan struktural, tetapi salah satu anggota profesional kependidikan diberi tugas untuk memimpin dan melaksanakan sistem administrasi sekolah dengan fokus kegiatan pada pembelajaran.

Birokrasi departemen pendidikan nasional atas nama pemerintah pusat mempunyai tugas pokok menetapkan dan mengelola standar pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2 menyatakan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kebijakan standarisasi ini khususnya berkaitan dengan kurikulum dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran (GBPP), ketenagaan yaitu menentukan persyaratan pendidikan dan pembinaan lanjutan untuk memenuhi profesionalisme kependidikan, kesiswaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, kelembagaan, mutu pendidikan melalui evaluasi hasil belajar, sarana dan prasarana pendidikan yang diisyaratkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Pendapat ini sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiyaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Unsur-unsur penting dalam pengelolaan tersebut diberi tanggung jawab kepada pejabat birokrasi seperti sekertaris jendral, direktorat jendral, direktur, dan pejabat struktural lainnya, semua pejabat birokrasi dan untuk membantu menentukan kebijakan dibantu oleh lembaga penelitian dan pengembangan depdiknas. Mereka para pejabat birokrasi ini muara kebijakan dan sasaran kerjanya adalah satuan pendidikan dibawah tanggung jawab menteri. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. 

Birokrasi pada pemerintahan provinsi yang diperankan oleh dinas pendidikan provinsi. PP No. 25 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya.

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan menurut PP No. 25 tahun 2000 adalah: (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu; (2) penyediaan bantuan pengadaan buku-buku taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan luar sekolah; (3) mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; (4) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi; (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru; (6) penyelenggaraan museum, provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional dan pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Kewenangan provinsi ini diperkuat oleh UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Birokrasi pada pemerintah kabupaten/kota yang diperankan dinas pendidika kabupaten/kota. UU No.22 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan. Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bidang menyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota antara lain bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang cukup memadai dalam penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing, khususnya menyediakan tenaga kependidikan, anggaran, dan bahan-bahan yang diperlukan sekolah. Hal ini ditegaskan kembali pada UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 5 menyatakan pemerintahan kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidika yang berbasis keunggulan lokal.

Satuan pendidikan menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan. UUSPN tersebut menegaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Birokrasi pada satuan pendidikan tidak sama dengan birokrasi pada dinas pendidikan yang terikat dengan eselonering dan struktur birokrasi, pada satuan pendidikan struktur organisasi ditentukan atas tuntutan kebutuhan profesional kependidikan yang mengacu pada standar tertentu yang ditentukan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dengan demikian jelaslah, bahwa satuan pendidikan sebagai suatu organisasi pendidikan memiliki ciri khas tersendiri yang diberi ruang kreatif dan inovasi atas kebutuhan profesional dan pemberdayaa pendidikan.

Birokrasi dalam administrasi pendidikan sebagai suatu organisasi pada semua tingkatan tersebut . Menurut sergiovani dan starratt mengambarkan karakteristik: (1) organisasinya dipengaruhi oleh spesialisasi dan pembagian tugas, (2) hierarki otoritas yang kaku dan jelas dirumuskan; (3) menitikberatkan pada penggunaan peraturan umum untuk mengontrol perilaku anggotanya; (4) impersonalitas dalam hubungan organisasi; (5) pekerjaan dalam organisasi pendidikan didasarkan pada kompetensi teknikal. Karakteristik ini memperjelas bahwa ada perbedaan yang mendasar antara organisasi pemerintah dengan organisasi sekolah mengurus pendidikan.

2.3  Hubungan antar Manusia dalam Administrasi Pendidikan

Pada dasarnya administarasi pendidikan memiliki kepentingan tertentu terhadap manusia. Manusia adalah mahluk psiko-fisik yang berkembang kearah kematangan secara integral dalam keseluruhan organ-organnya. Secara simultan, fungsi-fungsi psikis dan fisiknya berkembang dalam suatu pola keseimbangan yang bersipat “homeostatis” yaitu terwujudnya kondisi kehidupan dalam diri manusia yang tetap berada dalam keserasian dan keselarasan gerak dan fungsi-fungsi organ-organ psikis dan fisiknya. Faktor manusia (Human Fector) yang berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM) mengandung makna mendalam atas semua potensinya, sehingga manusia tumbuh dan berkembang untuk mengatasipermasalahan manusia itu sendiri.

Salah satu permasalahan manusia adalah kualitas, kualitas manusia tampak pada kemempuannya secara fungsional untuk mendorong pertumbuhannya yang memilioki nilai tambah. Oleh karena itu, Membangun SDM adalah pola-pola untuk mengeloloa, mengurus, dan meningkatkan kualitasnya.

Keperluan manusia adalah memenuhi kebutuhan hidupnya yang di tampakkan pada kemampuan poduktifnya, dalam konsep ekonomi SDM di katakan produktif jika menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi.

Mengangap manusia sebagai sumber daya semata-mata adalah berbahaya, karena manusia mempunyai feeling, hati nurani, rasa cinta, persahabatan, loyalitas, taat, kejujuran, etos kerja, dan sebaginya yang menjadikan manusia secara total dan utuh.

Dilihat dari sudut administrasi pendidikan akan ditemui dua tataran yaitu :

1.      Pada suatu pendidikan seperti administrasi sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi serta kursus-kursus.

2.      Administrasi pendidikan pada pemerintahan seperti tinggkat kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pada tingkat nasional

Dengan demikian administrasi pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang di jalankan pada semua tataran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah di tentukan.

Bagi orang-orang tertentu oleh orlosky keseluruhan “mosaic” administrasi ini di sebut sebagai tingkatan tertinggi aktipitas manusia (the highest order of human actifiti by some). Unsure-unsur manusia atau (human elements) yang berhubungan dengan administrasi pendidikan ialah anak didik, orang tua siswa, guru, konselor, kepala sekolah, supervisor, petugas-petugas lainnya, pejabat dan pegawai kantor urusan pendidikan pada pemerintahan secara vertikal dan horizontal pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, masyarakat yang berkepentingan persekolahan dan sebagainya.

Hubungan antar manusia dalam administrasi pendidikan sebagai system dapat dilihat dari hubungan bagian-bagian dari system itu (komponen) secara fungsional dan interaksinya satu sama lain. Dengan meninjau komponen-komponen dan hubungan satu dengan yang lainnya, akan dapat di temukan kekurangan dan kelemahan system organisasi dan system pelayanan sehingga dapat menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki system atau pengembangan system administrasi. Hubungan antar manusia dalam administrasi sekolah merupakan bentuk kerja sama personal sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.

Tujuan umum yang akan di capai dalam kerja sama itu adalah pembentukan kepribadian murid sesuai tujuam pendidikan nasional dan tingkat perkembangannya, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus yang pencapaiannya melalui proses penguasaan materi pelajaran. Sedangkan administrasi sekolah merupakan suatu proses atau siklus pengelolaan penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya.

Suatu manajemen dapat bekerja secara episien dan tetap hidup jika tujuan organisasi itu juga seimbang, pengalaman kerja dan hasil kerja studi dalam bidang social dan filsafat untuk merumuskan teori-teorinya mengenai kehihidupan organisasi.

Hubungan manusia dalam organisasi dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :

1.      hibungan manusia dalam organisasi pormal yang terdiri dari kumpulan interaksi social yang di koordinasikan secara sengaja dan yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi formal tidak dapat berlangsung kalau tidak ada orang-orang yang dapat saling berkomunikasi, mau menyumbang pada kegiatan kelompok, dan sadar mempunyai tujuan umum.

2.      hibingan manusia dalam organisasi informal yaitu interaksi-interaksi social tampa tujuan bersama yang imum atau tidak dikoordinasikan secara sengaja. System informal amat penting dalan organisasi, dan peranan administrator dalam memelihara system interaksi itu, peranan informal dapat mendukung proses pembuatan keputusan yang bersifat formal.

Ada lima kegiatan pokok manajemen kaitannya dengan hubungan antar manusia dalam administrasi yaitu :

1.      menentukan apa yang akan di jadikan sasaran oleh organisasi, menentukan tujuan dan sasaran tiap bidang, menentukan apa yang harus dilakukan manusia dalam administrasi untuk mencapainya dan menjadikan sasaran itu efektif dengan membicarakannya bersama anggota organisasi.

2.      Mengorganisir seluruh kegiatan manusia dalam administrasi termasuk menggolongkan, membagi pekerjaan, membentuk struktur tugas-tugas organisasi.

3.      Memotivasi dan berkomunikasi antar manusia dalam segala hal pelaksanaan kegiatan.

4.      melakukan pengukuran tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam organisasi, termasuk menganalisis, menilai, dan menapsirkan hasil kerja baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi secara keseluruhan dan.

5.      mengembangkan kemampuan dan keterampilan orang-orang dalam organisasi itu termasuk manajernya sendiri.

Menurut J.W getzels (1958), hubungan manusia dalam suatu system adalah sekelompok bagian atau badan yang membentuk suatu keseluruhan yang di persatukan, karakteristiknya yang paling umum adalah interdependensi bagian-bagiannya dan variabl-variabelnya.

Namun secara factual menunjukkan, hubungan antar manusia dalam system administrasi di Indonesia secara umum terikat pada budaya organisasi yang feodalistik. Dimana budaya fiodal ini menanamkan sikap rukun antar sesama bawahan, dan sikap hormat bawahan pada atasan meskipun atasan itu melakukan kekeliruan, tetapi sebagai bawahan harus tetap hormat kepada atasan, atasan itu dikarenakan kedudukannya tetap pada posisi benar.

Sedangkan posisi bawahan adalah menerima apasaja yang menjadi keputusan atasan. Tidak ada instumen yang memungkinkan pada bawahan itu menunjukkan kebenarannya. Satu-satunya yang dapat di lakukan oleh bawahan tersebut adalah bersabar dan berdoa kepada tuhan yang maha esa agar ia di beri ketabahan atas perlakuan atasanya itu inilah budaya organisasi yang sudah lama tertanam dalam birokrasi Indonesia.

Administrasi Negara tersebut dijalankan oleh para pejabat pemerintah yang merangkap sebagai pejabat administrasi (Negara) dengan memimpin pejabat-pejabat pemerintah atas dasar hicrarkhi mengunakan wibawa dan wewenang pemerintah yang bersipat politik, pejabat-pejabat administarsi “murni” (tampa wewenang pemerintah), dan pejabat-pejabat teknis mengunakan wibawa dan wewenang administrasi yang bersipat teknis penyelengaraan.

Birokasi merupakan usaha untuk menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional, atau berdsasarkan ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak epektif. Pada prinsipnya, uraian di atas mengambarkan bahwa hubungan antar manusia dalam administarsi pendidikan merupakan bentuk kerjasama orang-orang yang menduduki jabatan biokrasi pada kantor pemerintahan dan juga jabatan fungsional kependidikan sesuai properi masing-masing pada satuan pendidikan merika ini semua adalah sebagai personal institusi pendidikan yang di beri tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik.

Sekolah termasuk jenis otoritas legal. Kepala sekolah ditetapkan berdasarkan aturan yang ada dan dibatasi periode atau waktunya. Ketaatan guru pegawai tidak semata-mata pada kepala sekolah tapi juga pada aturan yang sudah ditetapkan

3.2  Saran

Makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya harapkan saran dari pembaca agar kedepannya dapat menyempurnakan makalah ini. Agar dapat memberikan informasi dan tambahan sumber belajar yang dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

www.warnetgadis.com/makalah-birokrasi-dalam -administrasi-pendidikan/

Ir. Syarifuddin, M.Si, Peran Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik: (Berita Opini). Media cetak Radar Sulteng Online, Rabu, 5 November 2008.

Wjs, poerwadarminta, 2007, kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Martin albrow, birokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet.3, 2004)

UNTUK VERSI SOFTCOPY (TULISAN + GAMBAR + EDIT + RAPI)

SILAHKAN DATANG KE WARNET GADIS.NET

SIMPANG SMPN 1 SITIUNG, DHARMASRAYA

08777-07-33330 / 0853-6527-3605 

HARGA BERSAHABAT

Tweet