Makalah Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil’alamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana Allah SWT telah memberikan rahmat dan  hidayahNya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Selanjutnya shalawat beriringan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar nabi Muhammad SAW. senantiasa beristiqomah diatas jalanNya.

Makalah ini harus penulis selesaikan karena salah satu syarat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Guru Pembimbing kami. Dimana dengan makalah ini dapat pemahaman tentang Makalah Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. Dengan pemahaman ini siswa dapat dan mampu menyelaras ilmu di bangku sekolah dengan dilapangan.

Tidak sedikit kendala yang penulis hadapi untuk membuat makalah ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan wawasan yang penulis miliki.  Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar supaya makalah ini menjadi makalah yang baik dan benar.

Oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang senantiasa telah memberi dukungan kepada penulis dan bantuannya dalam menyelesaikan makalah ini.http://www.warnetgadis.com/

Penulis

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................    i

DAFTAR ISI.....................................................................................................    ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................    1

1.1  Latar belakang..............................................................................................    1

1.2  Rumusan Masalah........................................................................................    1

1.3  Tujuan...........................................................................................................    1

BAB II PEMBAHASAN..................................................................................    2

2.1  Pengertian Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Tidak Transparan.................................................................................    2

2.2  Bentuk – Bentuk Pemerintahan yang Potensial

Melahirkan Pemerintahan Tertutup .............................................................    3

2.3  Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan..................    3

BAB III PENUTUP..........................................................................................    6

3.1 Kesimpulan.............................................................................................    6

3.1 Saran.......................................................................................................    6

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................    7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.  Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat.  Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia.  Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

1.2  Rumusan Masalah

a.       Pengertian Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan ?

b.      Bentuk – Bentuk Pemerintahan yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup ?

c.       Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

1.3  Tujuan

a.       Pengertian Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

b.      Bentuk – Bentuk Pemerintahan yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup

c.       Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

BAB II

PEMBAHASAN

2.4  Pengertian Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

            Pemerintahan yang tidak transparan tentu akan memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Sebaliknya, pemerintahan yang transparan pasti akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

            Salah satu dampak negatif atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi, suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan yang sedang diemban tanpa adanya catatan administratif atau bukti tertulis lainnya.

            Selain itu, korupsi juga bisa dimaknai sebagai perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

            Perilaku korupsi di kalngan pejabat pemerintahan akan menyebabkan krisis multidimensi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan.

            Korupsi menyebabkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan. Tanpa ada penanganan yang baik, perilaku korupsi justru akan menghancurkan pemerintahan.

            Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transaparan adalah sistem politik yang bersifat tertutup, sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

            Selain itu, pemerintahan yang tidak transparan juga bisa disebabkan karena sumber daya manusianya yang bersifat feodal, oportunistis, dan selalu menerapkan “aji mumpung” serta karakter “ingin dilayani” sebagai aparat pemerintah.

            Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan tentu sangat banyak dan bisa merambah pada sejumlah sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, kita harus senantiasa mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka akan kritik dan masukan warga negara serta mau memperbaiki kesalahn dan kekurangan yang ada.

2.5  Bentuk – Bentuk Pemerintahan yang Potensial Melahirkan Pemerintahan Tertutup

            Berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang potensial melahirkan pemerintahan tertutup atau tidak transparan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Secara konseptual mungkin dewasa ini jarang ditemukan bentuk pemerintahan yang bercorak tertutup/tidak transparan, namun secara kontekstual tidak sedikit praktik pemerintahan yang bercorak tertutup/tidak transparan yaitu Monarki Absolut, Tirani, Autokrasi (Otokrasi , Oligarki, Diktatoris, Oklokrasi,

2.6  Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

            Ketertutupan para penyelenggara Negara membuat sesuatu menjadi kabur, sehingga peluang peyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangatlah memungkinkan. Dan akibat ketertutupan inilah partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah semakin kecil. Apabila hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan  bahwa pemerintahan Negara semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Hilangnya kepercayaan yang nantinya dapat berujung pada rasa saling curiga dari masyarakat terhadap pemerintah, dapat mengancam stabilitas nasional.

            Sementara tujuan Negara kita adalah terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai pembukaan UUD 1945 , bahwa Negara yang hendak didirikan  adalah Negara Indonesia yang adil dan makmur dan bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman dan pemicu semangat bagi para penyelengara Negara bahwa tugas utamanya adalah menciptakan keadilan. Ketidakadilan merupakan sumber perpecahan sebuah bangsa. Adanya pertentangan, kerusuhan missal, aksi-aksi demo, dan pergolakan di suatu wilayah, salah satu sumbernya adalah ketidakadilan.

Faktor- faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut :

1.      Pengaruh kekuasaan

·         Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya

·         Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik

·         Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi

·         Pemerintah yang sentralis

·            Penyalahgunaan kekuasaan

2.      Moralitas

·         Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.

3.      Sosial Ekonomi

·         Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil

·         Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN

4.      Politik dan Hukum

·         System politik yang otoriter

·           Hukum telah menjadi alat kekuasaan

Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan :

1.      Rendahnya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah

2.      Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah

3.      Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan public

4.      Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (Nilai dominan)

5.      Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manuasia

 Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional.

Contoh krisis multidimensional di berbagai bidang;

a.       Bidang Politik

Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum, seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.

b.      Bidang Ekonomi

Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.

c.       Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi.

d.      Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Jika penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan  secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur.

BAB III

PENUTUP

1.1  Kesimpulan

Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka .Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan.

1.2  Saran

·         Bagi rakyat:

Sebaiknya kita mengenal lebih dalam tentang Pemerintahan. Janganlah kita member komentar yang kurang baik terhadap pemerintahan.

·         Bagi Pemerintah:

Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugas sebagai kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.maskholid.com/2010/10/pohon-masalah-kisah-inspirasi-dan.html

http://mauull.blogspot.com/2011/11/makalah-pkn-tranparansi-pemerintah.html

http://mauull.blogspot.com/2011/11/makalah-pkn-tranparansi-pemerintah.html

http://windows-to.blogspot.com/2011/12/penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak.html

http://ratikapradisya.blogspot.com/2011/11/menganalisis-dampak-penyelenggaraan.html

http://smancineam.wordpress.com/materi-mata-pelajaran/pkn

http://dumalana.com/2011/08/16/faktor-penyebab-terjadinya-pemerintahan-yang-tidak-transparan/

http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/21/akibat-penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak-transparan

tugassekolahonline.blogspot.com/2008/11/dampak-penyelenggaraan-pemerintahan.html

                                                                                                       

 

UNTUK VERSI LENGKAP (TULISAN + GAMBAR + EDIT + RAPI)

SILAHKAN DATANG KE WARNET GADIS.NET

SIMPANG SMPN 1 SITIUNG, DHARMASRAYA

08777-07-33330 / 0853-6527-3605 

Tweet